Balai Gakkum LHK Sulawesi Raih IKPA Kategori Satker Pengguna KKP Terbaik Semester I

MAKASSAR - Dibawah komando Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi, kembali meraih penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I, Sulawesi Selatan. Selasa, (30/8/2022). 

Penghargaan yang diraih Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, berupa penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) terbaik periode semester I tahun 2022, kategori Satker pengguna Digital Payment dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tertinggi Periode semester I tahun 2022. 

Baca juga: Komisi VIII DPR RI Evaluasi Penyelenggaraan Haji Tahun 1443 H

Perolehan penghargaan tersebut diterima langsung Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kahar, S.E., M.A.P yang mewakili Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi. 

Melansir portal resmi djpb.kemenkeu.go.id, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dan kepatuhan terhadap regulasi. 

Baca juga: Presiden Jokowi Instruksikan Jajarannya Tindak Lanjuti Dugaan Kebocoran Data Pemerintah

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 

Sementara Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. 

Baca juga: Privatisasi PT Semen Kupang, Dolfie O.F.P Ingatkan Implementasi UUD 1945

Kartu kredit pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (coporate card), yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank penerbit Kartu Kredit pemerintah merupakan Bank yang sama dengan rekening BP/BPP di buka, dan Kantor Pusat Bank tersebut melakukan kerjasama dengan DJPB. 

Atas penghargaan itu Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi, Dodi Kurniawan sangat mengapresiasi sekaligus menyampaikan ucapan terimakasih. 

Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Ingatkan Taspen Harus Hati-Hati Berinvestasi

"Terimakasih teman-teman semua yang telah membantu dan mendukung berjalannya tugas tugas yang telah dilaksanakan, tolong jaga kesehatan dan jaga selalu semangat kerja, bangun suasana kerja yang nyaman, saling membantu, saling menghargai, saling lindungi dlm menegakan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum, " tutup Dodi Kurniawan. Kamis (1/9/2022).